JAKARTA - Soegeng Sarjadi Sydicate (SSS) melakukan survei di 33 provinsi untuk mengetahui persepsi publik tentang capres dam cawapres serta partai politik. Tak hanya itu, jajak pendapat juga dilakukan untuk mencari tahu persepsi publik tentang kinerja wakil rakyat di DPR.
Ada empat pertanyaan yang diajukan peneliti kepada 2.192 responden. Salah satunya, apakah para anggota DPR saat ini sekadar mencari nafkah atau menjalankan tugas sebagai wakil rakyat? Atas pertanyaan ini, sebanyak 1.367 atau 62,4 persen responden menilai anggota DPR bekerja hanya untuk mencari nafkah.
Hanya 466 responden yang masih mengakui anggota DPR menjalankan tugas wakil rakyat. Sementara, responden lainnya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.
Pertanyaan lainnya, yakni bagaimana Anda melihat DPR saat ini? Sebanyak 1.153 atau 52,8 persen responden menilai DPR sebagai tempat orang partai berkumpul, 638 atau 29,1 persen menjawab DPR sebagai tempat wakil rakyat kumpul. Sisanya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.
Peneliti SSS juga menyelipkan pertanyaan, apakah DPR boleh ikut campur dalam pengalokasian anggaran proyek dalam APBN melalui Badan Anggaran (Banggar)? 673 atau 30,7 persen persen responden menjawab boleh dan 622 responden menjawab tidak boleh. Sisanya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.
Responden juga menganggap lembaga legislatif itu masih sebagai lembaga paling korup dibandingkan lembaga lainnya. Itu menjawab pertanyaan lembaga apa yang paling korup? 1.030 atau 47 persen responden yang menilai lembaga DPR paling korup, disusul kantor pajak 21,4 persen, kepolisian 11,3 persen, partai politik 3,9 persen, Kejaksaan Agung 3,6 persen, layanan birokrasi 3,1 persen. Responden yang menganggap lembaga lainnya seperti kehakiman, Bank Indonesia, MK, BPK, DPD, KPK, MA, kepresidenan dan TNI melakukan korupsi di bawah tiga persen.
Hasil survei diumumkan oleh Koordinator Survei SSS Muhammad Dahlan di salah hotel mewah di Jakarta, Rabu (6/6/2012). Hadir dalam kesempatan tersebut Penasehat SSS, Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon, Politikus PKBN Yenny Wahid, Budayawan Radhar Panca Dahana dan mantan Ketua KY Jimly Asshiddiqie.
Survei dilakukan pada 14 hingga 24 Mei lalu. Penarikan sampel dilakukan dengan metode startified random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Responden terdiri dari laki-laki sebesar 54,1 persen dan perempuan 45,9 persen. Latar belakang pendidikan responden yakni SD, SMP, SMU, Diploma dan universitas dan usia antara 17 hingga di atas 50 tahun.
(ded)
Ada empat pertanyaan yang diajukan peneliti kepada 2.192 responden. Salah satunya, apakah para anggota DPR saat ini sekadar mencari nafkah atau menjalankan tugas sebagai wakil rakyat? Atas pertanyaan ini, sebanyak 1.367 atau 62,4 persen responden menilai anggota DPR bekerja hanya untuk mencari nafkah.
Hanya 466 responden yang masih mengakui anggota DPR menjalankan tugas wakil rakyat. Sementara, responden lainnya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.
Pertanyaan lainnya, yakni bagaimana Anda melihat DPR saat ini? Sebanyak 1.153 atau 52,8 persen responden menilai DPR sebagai tempat orang partai berkumpul, 638 atau 29,1 persen menjawab DPR sebagai tempat wakil rakyat kumpul. Sisanya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.
Peneliti SSS juga menyelipkan pertanyaan, apakah DPR boleh ikut campur dalam pengalokasian anggaran proyek dalam APBN melalui Badan Anggaran (Banggar)? 673 atau 30,7 persen persen responden menjawab boleh dan 622 responden menjawab tidak boleh. Sisanya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.
Responden juga menganggap lembaga legislatif itu masih sebagai lembaga paling korup dibandingkan lembaga lainnya. Itu menjawab pertanyaan lembaga apa yang paling korup? 1.030 atau 47 persen responden yang menilai lembaga DPR paling korup, disusul kantor pajak 21,4 persen, kepolisian 11,3 persen, partai politik 3,9 persen, Kejaksaan Agung 3,6 persen, layanan birokrasi 3,1 persen. Responden yang menganggap lembaga lainnya seperti kehakiman, Bank Indonesia, MK, BPK, DPD, KPK, MA, kepresidenan dan TNI melakukan korupsi di bawah tiga persen.
Hasil survei diumumkan oleh Koordinator Survei SSS Muhammad Dahlan di salah hotel mewah di Jakarta, Rabu (6/6/2012). Hadir dalam kesempatan tersebut Penasehat SSS, Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon, Politikus PKBN Yenny Wahid, Budayawan Radhar Panca Dahana dan mantan Ketua KY Jimly Asshiddiqie.
Survei dilakukan pada 14 hingga 24 Mei lalu. Penarikan sampel dilakukan dengan metode startified random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Responden terdiri dari laki-laki sebesar 54,1 persen dan perempuan 45,9 persen. Latar belakang pendidikan responden yakni SD, SMP, SMU, Diploma dan universitas dan usia antara 17 hingga di atas 50 tahun.
(ded)