Presiden Bashar al-Assad (Foto: Reuters)
DAMASKUS - Presiden Suriah Bashar Al-Assad menunjuk perdana menteri baru demi membentuk pemerintahan. Assad menunjuk mantan Menteri Pertanian Riyad Hijab sebagai perdana menteri.
Penunjukkan Hijab ini dilakukan sebagai upaya pembentukan pemerintahan baru dari Assad, usai pemilu parlemen yang berlangsung bulan lalu. Pemilu itu tidak diterima oleh pihak oposisi, karena dinilai dipenuhi dengan kecurangan dan manipulasi. Demikian diberitakan Reuters, Rabu (6/6/2012).
Hijab menggantikan Adel Safar yang ditunjuk pada April tahun lalu, sesaat setelah protes antipemerintah terjadi di wilayah selatan Suriah dan menyebar ke seluruh negeri. Protes ini menimbulkan guncangan terhadap kekuasaan Assad yang berada di tampuk kepemimpinan selama 12 tahun.
Masalah baru kini tengah dihadapi oleh Assad. Akhir bulan lalu, sekelompok pria bersenjata yang diduga sebagai suruhan Assad melakukan aksi pembantaian di Kota Houla. Insiden tersebut menyebabkan 108 warga sipil tewas, 49 di antaranya anak-anak.
Namun Presiden Assad membantah tudingan bahwa pelaku pembantaian adalah pasukan pemerintah. Assad justru menuding seluruh kekacauan di Suriah bergulir akibat campur tangan kekuatan asing.
Insiden tersebut langsung mengundang kecaman dari banyak pihak. Beberapa negara Barat seperti Australia, Amerika Serikat (AS), Jerman, Prancis, langsung mengusir Duta Besar Suriah yang bertugas di negara mereka. Pengusiran ini adalah bentuk protes terhadap Suriah.
Evakuasi WNI
Sementara Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI). Hingga kini WNI yang beradar di dekat wilayah konflik dilaporkan dalam kondisi aman.
Jumlah WNI di Suriah cukup banyak, yaitu sekira 12.500 orang. Mayoritas dari mereka berdomisili di Damaskus, tetapi sudah ada sebagian yang pulang. Sekira 233 WNI saat ini ada yang ditampung di Kedutaan Besar Indonesia di Suriah. Mereka tinggal di tempat tinggal sementara yang disediakan KBRI Suriah.
(faj)
Penunjukkan Hijab ini dilakukan sebagai upaya pembentukan pemerintahan baru dari Assad, usai pemilu parlemen yang berlangsung bulan lalu. Pemilu itu tidak diterima oleh pihak oposisi, karena dinilai dipenuhi dengan kecurangan dan manipulasi. Demikian diberitakan Reuters, Rabu (6/6/2012).
Hijab menggantikan Adel Safar yang ditunjuk pada April tahun lalu, sesaat setelah protes antipemerintah terjadi di wilayah selatan Suriah dan menyebar ke seluruh negeri. Protes ini menimbulkan guncangan terhadap kekuasaan Assad yang berada di tampuk kepemimpinan selama 12 tahun.
Masalah baru kini tengah dihadapi oleh Assad. Akhir bulan lalu, sekelompok pria bersenjata yang diduga sebagai suruhan Assad melakukan aksi pembantaian di Kota Houla. Insiden tersebut menyebabkan 108 warga sipil tewas, 49 di antaranya anak-anak.
Namun Presiden Assad membantah tudingan bahwa pelaku pembantaian adalah pasukan pemerintah. Assad justru menuding seluruh kekacauan di Suriah bergulir akibat campur tangan kekuatan asing.
Insiden tersebut langsung mengundang kecaman dari banyak pihak. Beberapa negara Barat seperti Australia, Amerika Serikat (AS), Jerman, Prancis, langsung mengusir Duta Besar Suriah yang bertugas di negara mereka. Pengusiran ini adalah bentuk protes terhadap Suriah.
Evakuasi WNI
Sementara Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI). Hingga kini WNI yang beradar di dekat wilayah konflik dilaporkan dalam kondisi aman.
Jumlah WNI di Suriah cukup banyak, yaitu sekira 12.500 orang. Mayoritas dari mereka berdomisili di Damaskus, tetapi sudah ada sebagian yang pulang. Sekira 233 WNI saat ini ada yang ditampung di Kedutaan Besar Indonesia di Suriah. Mereka tinggal di tempat tinggal sementara yang disediakan KBRI Suriah.
